Ditengah gelombang kasus korupsi para pejabat dan elit politik dibawah pemerintahan pak SBY yang tak kunjung selesai, maka moment Peringatan HUT RI ke 67 inilah tak disia-siakan bapak Presiden untuk menjawab semua lemparan isu yang ditujukan kepadanya dan partainya secara detail. Penyampaian isi pidato ini termuat dalam isi Pidato Presiden dalam menyambut HUT RI ke 67 pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 di hadapan para DPR, DPRD, dan para Dubes.
Jika kita baca dari awal hingga akhir isi pidato beliau memang tidak ada yang salah, tetapi pelaksanaan dari isi pidato itulah sering dibuat SALAH!. Berikut isi Pidato beliau.
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara,
Yang Mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badan-Badan dan Organisasi Internasional,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Hari ini, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
Allah SWT, di bulan suci Ramadhan yang mulia ini, kita dapat menghadiri
Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Sidang pagi ini
kita laksanakan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-67
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang akan dilanjutkan nanti
malam untuk penyampaian Pengantar Keterangan Pemerintah Atas Rancangan
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013, Beserta Nota Keuangannya.
Pada kesempatan yang membahagiakan ini, pertama-tama saya ingin
menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa, kepada kaum
muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Semoga ibadah kita di Bulan
Suci Ramadhan ini dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kesalehan
kita semua, dan semoga mendapatkan ridho Allah SWT. Kita juga bersyukur
selama tiga tahun terakhir, bangsa kita merayakan Hari Ulang Tahun
Proklamasi Kemerdekaan bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. Tahun
lalu, tanggal 17 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1432
Hijriyah, pada saat umat Islam merayakan Nuzulul Quran. Pada tahun ini,
kita merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan berdekatan dengan Hari Raya
Idul Fitri 1 Syawal 1433 Hijriyah.
Oleh karena itu, pada tempatnyalah, sebelum menyampaikan Pidato
Kenegaraan ini, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1433
Hijriyah kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Sebagai
manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, dari
lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan permohonan maaf
lahir dan batin---minal aidzin wal faidzin. Marilah kita jadikan
momentum peringatan Proklamasi Kemerdekaan dan Hari Raya Idul Fitri
kali ini sebagai hari kemenangan, sekaligus lembaran baru, untuk
menyongsong masa depan bangsa dan negara yang lebih sejahtera, adil dan
maju.
Saudara-saudara,
Empat tahun lalu, tahun 2008, kita peringati satu abad kebangkitan
nasional. Semangat kebangkitan nasional yang dicetuskan oleh Budi Utomo,
lebih dari seratus tahun yang lalu mengingatkan kita semua agar dalam
100 tahun kedua setelah kebangkitan nasional, negara kita dapat tampil
menjadi negara maju. Syaratnya, kita harus memiliki kemandirian, daya
saing, dan peradaban yang unggul. Insya Allah, dengan persatuan, kebersamaan dan kerja keras kita semua cita-cita luhur itu akan dapat kita wujudkan.
Ketika negeri ini diproklamasikan 67 tahun yang lalu, Bung Karno, Bung
Hatta dan para Pendiri Republik telah menetapkan tujuan didirikannya
negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,
yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara
Kesatuan Republik Indonesia dibangun di atas dasar Pancasila dan UUD
1945 serta disemangati oleh Bhinneka Tunggal Ika ~ persatuan dalam
kemajemukan.
Dalam rentang sejarah 67 tahun, pemerintahan telah hadir dan mengemban
tugas silih berganti. Setiap pemerintahan, sejak pemerintahan Presiden
Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Prof. B.J. Habibie, Presiden K.H.
Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarnoputri, telah bekerja
keras dan bertekad membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Para
pendahulu saya, telah berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
dan kemajuan bangsa dan tanah air. Kita semua, patut memberikan
penghargaan yang tulus atas jasa dan pengabdian beliau-beliau itu. Saat
ini, kita patut bersyukur negara kita terus bergerak maju, seraya
mengatasi tantangan dan ujian. Sebagai bentuk terima kasih kepada para founding fathers dan para pemimpin terdahulu, marilah kita terus bersatu dan bekerja lebih keras lagi.
Di abad ke-21 ini, misi besar kita adalah melanjutkan pembangunan
bangsa, menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Kita bertekad, pada
tahun 2045 nanti, tepat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dapat dapat
membangun ekonomi yang kuat dan berkeadilan; demokrasi yang stabil dan
berkualitas; serta peradaban bangsa yang maju dan unggul.
Dalam lima tahun ini, kita terus membangun menuju negara yang makin
sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Kita membangun bangsa dalam
lingkungan global yang dinamis. Lingkungan yang memberi peluang,
sekaligus tantangan. Lingkungan yang juga menuntut kita untuk ikut serta
dalam mewujudkan perdamaian, keadilan dan kemakmuran dunia,
sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi kita.
Saudara-saudara,
Sejarah mencatat, dalam lima dekade terakhir, di awal abad ke-21 ini,
sesungguhnya kondisi dunia memberikan gambaran yang positif dan
menjanjikan. Tidak ada lagi perang besar yang melibatkan beberapa negara
seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua dulu. Sebagian besar masyarakat
internasional memilih penyelesaian konflik secara damai.
Namun, dunia terus berputar. Saat ini kita dihadapkan pada situasi
ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian. Krisis di Eropa terus
berlanjut dan belum ada titik terangnya. Negara-negara maju umumnya
mengalami stagnasi, bahkan resesi. Ekonomi negara-negara berkembang,
juga mengalami perlambatan yang berarti. Perekonomian global tahun ini,
diperkirakan mengalami penurunan dari empat persen menjadi tiga
setengah persen.
Situasi ekonomi global, juga ditandai oleh belum menentunya proses
transformasi politik di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.
Ketegangan baru yang terjadi di kawasan itu, juga berpotensi menyebabkan
naiknya harga minyak dunia. Sementara itu, di berbagai belahan dunia,
banyak negara mengalami dampak negatif perubahan iklim. Kekeringan dan
banjir sering menjadi ancaman terburuk, yang dapat mengakibatkan krisis
pangan dan meningkatnya harga pangan dunia. Kenaikan harga kedelai di
pasar internasional misalnya, disebabkan oleh penurunan produksi yang
drastis pada beberapa negara produsen utama kedelai. Jika tidak dikelola
dengan baik, kondisi ini dapat semakin memperkeruh situasi politik dan
ekonomi global.
Saudara-saudara,
Di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik, kita masih dihadapkan pada
tantangan tradisional, seperti potensi konflik akibat sengketa
perbatasan dan klaim wilayah. Kita juga masih menghadapi berbagai
tantangan non tradisional yang membawa dampak langsung terhadap keamanan
dan kesejahteraan rakyat di kawasan. Kita menyadari, berbagai persoalan
itu dapat memicu ketegangan baru, dan berdampak bagi upaya bersama
untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dan kerja sama di kawasan Asia Pasifik.
Negara kita memiliki komitmen yang kuat dan terus berkontribusi untuk
memastikan diimplementasikannya berbagai kesepakatan yang dicapai ASEAN
dan KTT Asia Timur. Apa yang kita sepakati selama keketuaan Indonesia di
ASEAN tahun 2011 lalu, harus dapat kita wujudkan. Terwujudnya
Komunitas ASEAN pada tahun 2015, merupakan cita-cita penting yang
menjadi prioritas kita di kawasan Asia Tenggara menuju satu visi, satu
identitas, dan satu komunitas.
Seraya terus mendukung proses demokratisasi dan “Nation Building”
di Myanmar, secara khusus, kita memberi perhatian yang sungguh-sungguh
terhadap penyelesaian masalah kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di
Myanmar. Dengan niat yang baik, saya telah mengirim surat kepada
Presiden Thein Sein, dan mendorong agar masalah konflik antar etnis
dapat diselesaikan dengan cepat, bijak dan tepat.
Kita juga terus mendorong keterpaduan dan peran sentral ASEAN dalam
menghadapi berbagai tantangan di sekitarnya, termasuk perkembangan
terkait Laut Cina Selatan. Kita menyayangkan, pertemuan ASEAN pada
tingkat menteri tahun ini belum berhasil mengeluarkan joint communiqué.
Namun, berkat langkah diplomasi yang kita lakukan secara proaktif dan
intensif, keterpaduan dan peran sentral ASEAN telah kembali terjaga dan
terkonsolidasikan, dengan disepakatinya six-point principles on the South China Sea
sejak 20 Juli lalu. Untuk itu, melalui mimbar ini, saya mengucapkan
terima kasih kepada para pemimpin ASEAN atas dukungan dan kesepakatannya
untuk memberikan prioritas bagi penyelesaian code of conduct di Laut Cina Selatan. Dengan “code of conduct”
yang kita bicarakan pada ASEAN dan East Asia Summit di Bali tahun 2011
yang lalu, kita akan bisa menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban di
wilayah Laut Cina Selatan.
Saudara-saudara,
Kita mencermati perkembangan politik dan keamanan di kawasan Timur
Tengah yang sungguh mengkhawatirkan. Dalam menyikapi perkembangan di
Palestina, Indonesia secara konsisten dan prinsipil senantiasa
memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat.
Keprihatinan dan perjuangan bangsa Palestina, juga merupakan
keprihatinan dan perjuangan bangsa kita.
Kita juga memberikan perhatian terhadap perkembangan di Suriah. Tentu
kita tidak ingin melihat tragedi kemanusiaan terus berlanjut. Secara
aktif, saat PBB memutuskan untuk mengirimkan tim pengamat, Indonesia
langsung menempatkan sejumlah Perwira pengamat militer sebagai bagian
dari tim tersebut. Dalam berbagai kesempatan, untuk mengurangi
ketegangan di Suriah, kita telah mengusulkan adanya mandat baru PBB di
bawah bab 7 Piagam PBB atau bab 6 plus, yang memiliki kewenangan untuk
dapat segera menghentikan konflik dan jatuhnya korban jiwa, tanpa
memperdebatkan isu menyangkut alih kekuasaan di Suriah. Indonesia
sungguh menyesalkan tiadanya kesepakatan di tingkat Dewan Keamanan PBB,
sehingga peperangan internal dan kekerasan terus berlangsung dengan
korban jiwa yang makin besar di Suriah.
Dalam kaitan makin dinamisnya geopolitik, dan bahkan terobeknya
perdamaian dan keamanan dunia, Indonesia terus memberikan perhatian dan
berkontribusi terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan
internasional. Negara kita telah menjadi salah satu negara penyumbang
utama dalam misi-misi perdamaian PBB. Saat ini, dengan telah berdirinya
International Peace and Security Centre di Sentul Bogor, yang merupakan
pusat pelatihan peace keeping operation yang moderen dan terpadu, kita dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia.
Saudara-saudara,
Demikianlah situasi dunia yang kita hadapi saat ini. Situasi yang
menuntut kewaspadaan dan kesiagaan kita di dalam dan di luar negeri.
Sesungguhnya, Indonesia tidaklah diam dalam menyikapi berbagai tantangan
global dan regional dewasa ini. Justru, Indonesia telah dan akan terus
berkontribusi nyata kepada dunia. Kita terus berkiprah dalam berbagai
organisasi internasional dan menjadi bagian dari solusi, part of the solution.
Lebih jauh lagi, berbagai inisiatif dan pemikiran yang kita ajukan dalam merespon dinamika internasional, alhamdulillah suara kita semakin didengar dan diperhitungkan. Atas berbagai permasalahan dunia, semakin sering kita dimintai pendapat; “What does Indonesia think?”. Hal ini membuktikan, sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, kita dapat berdiri tegak di kancah internasional.
Masih segar dalam ingatan kita, 14 tahun yang lalu di tengah badai
krisis yang amat berat, IMF datang memberikan pinjaman dengan
persyaratan yang justru menambah sulit keadaan perekonomian kita. Kini,
di saat ekonomi negeri kita terus tumbuh, IMF datang bukan untuk
menawarkan pinjaman, tetapi untuk berkonsultasi dan bertukar pikiran
dengan Indonesia dalam mengatasi krisis global yang terjadi saat ini.
Saudara-saudara,
Sebagai salah satu anggota di G20, Indonesia senantiasa memberi dukungan
pada upaya bersama untuk mencapai pertumbuhan global yang makin kuat,
berimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Kita juga terus menunjukkan
komitmen untuk memajukan kepentingan negara-negara berkembang di forum
G20. Kita terus mendorong koordinasi G20 bagi terciptanya keamanan
pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, proteksi sosial, financial inclusion,
perdagangan yang adil, dan penciptaan lapangan kerja. Semuanya itu,
kita tempuh tidak hanya untuk menguatkan kepentingan nasional kita di
forum-forum internasional, tetapi juga demi keseimbangan kepentingan
bersama antar bangsa di dunia.
Selain itu, dalam menyikapi krisis ekonomi global dalam kerangka G20,
Indonesia mendorong adanya keterkaitan di tiga arena di lingkup
nasional, kawasan, dan global. Dalam lingkup nasional, masing-masing
negara harus berupaya menyehatkan perekonomiannya. Di kawasan Zona
Eropa, kita berharap segera terdapat solusi atas krisis ekonomi.
Sementara itu, kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur diharapkan mampu
menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam lingkup global, tentu
diperlukan kerja sama kolektif, kebijakan yang tepat, didorong oleh
perdagangan dan investasi, serta penguatan sektor keuangan secara
seksama.
Sebagai anggota PBB, kita juga berkomitmen untuk mewujudkan
kesinambungan pembangunan global. Untuk menghadapi tantangan pembangunan
ke depan pasca 2015, diperlukan komitmen baru. Di forum KTT Rio+20,
kita telah menyampaikan platform pembangunan pasca 2015 yaitu sustainable growth with equity.
Sebuah agenda pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Agenda
pembangunan yang memastikan tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran
bagi seluruh umat manusia, tanpa harus merusak lingkungan.
Untuk menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai agenda pembangunan
global pasca MDGs 2015, Sekjen PBB telah menunjuk Presiden Republik
Indonesia, Perdana Menteri Inggris, dan Presiden Liberia sebagai Co-Chairs of the UN High-Level Panel of Eminent Persons on Post-2015 Development Agenda.
Melalui forum ini, dan dalam kapasitas Indonesia sebagai Ketua Bersama,
kita akan menyumbangkan pikiran dan pandangan kita dalam merumuskan
konsep dan agenda pembangunan dunia yang baru, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs), sebagai kelanjutan dari MDGs.
Saudara-saudara,
Alhamdulillah, saat ini negara kita tampil sebagai sebuah negara emerging economy,
dan menjadi kekuatan ekonomi ke-16 dunia. Kita menjadi negara
berpendapatan menengah, dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang
secara bertahap berhasil diturunkan. Kita harus yakin dan percaya, pada
saatnya nanti, insya Allah kita menjadi negara yang kuat dan maju di Asia dan diperhitungkan dunia.
Namun demikian, dewasa ini kita patut mewaspadai imbas dari krisis
keuangan yang terpicu perkembangan di Eropa. Pelajaran berharga yang
dapat kita petik dari krisis di kawasan Eropa itu adalah perlunya
dilakukan pengelolaan fiskal yang mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Pemerintah telah dan akan mengambil langkah yang tepat dan terukur. Kita
punya pengalaman yang berharga ketika kita dapat melalui krisis tahun
2008 dengan selamat.
Keberhasilan itu ditentukan oleh adanya kolaborasi serta sinergi di
antara jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha,
lembaga-lembaga perbankan, serta lembaga-lembaga lainnya, agar sektor
riil tetap berjalan normal. Kita berikan stimulus fiskal secara
hati-hati. Kita kendalikan situasi agar tidak terjadi gelombang
pengangguran baru. Dan kita berikan proteksi untuk melindungi,
membantu, dan meringankan beban golongan menengah ke bawah yang
mengalami kesulitan ekonomi. Dengan paduan itulah, ekonomi kita tidak
goyah; tidak terjadi ledakan pengangguran; inflasi tetap terjaga; dan
indikator ekonomi lainnya juga terkendali.
Saudara-saudara,
Era reformasi telah kita jalani hampir lima belas tahun. Dalam proses
itulah, kita telah mengubah arus sejarah dengan menghadirkan tatanan
baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam suasana yang jauh
lebih aman, alhamdulillah kita dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi lebih tinggi lagi. Namun, kita harus tetap waspada. Di tengah
gejolak perekonomian global yang kurang menguntungkan, kita tidak boleh
kehilangan peluang. Penurunan ekspor harus kita tutupi dengan
peningkatan investasi di dalam negeri. Potensi pasar dalam negeri, harus
kita optimalkan. Biaya logistik harus terus kita turunkan.
Hambatan-hambatan bagi kegiatan usaha, investasi, dan pembangunan
infrastruktur, harus kita atasi dan kita singkirkan.
Kita juga terus memantau pergerakan dan tingginya harga minyak dunia.
Tujuannya pasti, agar subsidi BBM tidak terus membengkak dan kita dapat
melakukan langkah-langkah antisipasi. Kita harus mengambil langkah yang
tidak merugikan rakyat. Pemerintah terus berupaya menyehatkan subsidi
BBM melalui pembatasan dan penghematan, agar beban APBN dapat dikurangi
secara bertahap. Dengan cara itu, alokasi subsidi BBM dapat digunakan
untuk peningkatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga terus
mencari, mengembangkan dan memanfaatkan energi baru dan terbarukan
sebagai alternatif. Kecuali jika ada perubahan harga minyak mentah yang
dramatis, yaitu meroketnya harga minyak itu, kita tidak begitu saja
menaikkan harga BBM kita. Namun kita harus sungguh mencari solusi untuk
kehematan penggunaan BBM, dan sehatnya APBN kita. Sesungguhnya
pemikiran untuk secara bertahap mengurangi subsidi BBM adalah
semata-mata agar negeri kita dapat memiliki Ketahanan Energi di masa
mendatang.
Selain dinamisnya harga minyak dunia, harga pangan internasional
menunjukkan pergerakan yang makin sulit diperkirakan. Era pangan murah
nampaknya telah berakhir. Tingginya harga pangan, diproyeksikan masih
akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Karena itulah, kita
harus menyediakan ketersediaan pangan yang memadai melalui optimalisasi
sumber daya domestik. Kita harus dapat mengamankan penyediaan pangan
pokok, utamanya beras. Target penetapan surplus beras 10 juta ton pada
tahun 2014, meskipun memerlukan kerja keras kita semua harus dapat kita
wujudkan. Swa sembada pangan, harus kita perluas dan kita tingkatkan.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Arah pembangunan kita sudah jelas. Kita memiliki agenda utama dengan
fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang telah
saya singgung sebelumnya, alhamdulillah, ekonomi kita tetap
tumbuh. Kita dapat bertahan terhadap krisis dunia. Fundamental ekonomi
makin kuat, fiskal kita relatif terjaga, dan kemiskinan serta
pengangguran berkurang. Kenyataan ini sungguh menggembirakan kita
semua.
Jumlah penduduk negara kita tahun ini lebih dari 237 juta jiwa,
merupakan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia. Jumlah penduduk
yang semakin besar ini, tentu membawa tantangan bagi kita untuk
mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah terus berupaya
menggalakkan kembali program Keluarga Berencana (KB) untuk menciptakan
keluarga yang sehat dan sejahtera. Kualitas hidup rakyat terus kita
tingkatkan, baik melalui peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan,
pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, maupun penyediaan
sarana bagi pelayanan publik.
Untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan
terjangkau oleh seluruh rakyat, anggaran pendidikan terus kita
tingkatkan. Dengan anggaran pendidikan yang terus meningkat setiap
tahunnya, kita dorong terjadinya reformasi pendidikan, utamanya dalam
perluasan akses dan peningkatan kualitas di seluruh jenjang pendidikan.
Dalam proses itulah, saat ini kita telah menyelesaikan Program Wajib
Belajar Sembilan Tahun. Program ini kita upayakan secara bertahap ke
dalam program Pendidikan Menengah Universal sebagai rintisan Program
Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Kita ingin anak-anak bangsa di seluruh
penjuru tanah air dapat mengenyam pendidikan dasar dan menengah secara
lebih merata dan berkualitas.
Di samping perluasan akses ke jenjang pendidikan dasar dan menengah,
akses ke jenjang pendidikan tinggi juga kita perluas. Kita sediakan
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri dan Beasiswa Bidik Misi bagi
saudara-saudara kita yang memiliki kemampuan akademik, namun memiliki
keterbatasan pembiayaan. Kita juga akan membangun Akademi Komunitas
secara bertahap, di setiap kabupaten dan kota.
Cita-cita mulia mewujudkan Program Pendidikan Menengah Dua Belas Tahun,
tentu harus kita jalankan dengan memperhatikan kemampuan fiskal
pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah Provinsi, perlu mengambil
peran lebih besar dalam mendukung pembiayaan program ini.
Kita menyadari bahwa keberhasilan program pendidikan, baik pendidikan
dasar maupun menengah, sangat ditentukan oleh ketersediaan guru dalam
jumlah, distribusi, dan kompetensi yang sesuai. Sejalan dengan upaya
meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru, kita lakukan kebijakan
yang bertujuan meningkatkan kualitas guru. Dengan cara itulah, terdapat
korelasi positif antara peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan
kinerjanya. Bagaimanapun, pendidikan merupakan investasi jangka panjang.
Kita harus optimis, dalam sepuluh atau dua puluh tahun ke depan,
anak-anak bangsa siap menyambut “Indonesia Emas”.
Saudara-saudara,
Sama pentingnya dengan pendidikan, pemberian layanan kesehatan juga kita
tingkatkan terutama untuk masyarakat lapisan bawah. Jaminan Kesehatan
untuk Rakyat Miskin dan hampir miskin (near poor) dalam bentuk
Jamkesmas terus kita perluas. Rakyat miskin, kini dapat berobat dan
dirawat secara gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit. Sebagai tindak
lanjut ditetapkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS). Ini berarti, secara bertahap, lima jenis jaminan sosial
yaitu: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun, dan jaminan kematian akan dapat dinikmati oleh rakyat.
Dalam kaitan ini, pada awal tahun 2014 akan dibentuk dan mulai
beroperasi BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan
secara nasional. Paling lambat pada tahun 2019 mendatang, seluruh
penduduk Indonesia telah memiliki jaminan kesehatan.
Terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali,
merupakan tujuan utama implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Sejalan dengan program itu, lebih dari 2,5 juta ibu melahirkan terjamin
melalui Jaminan Persalinan. Melalui program ini, insya Allah kita
dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) sejalan dengan percepatan
pencapaian MDG’s. Semuanya itu, merupakan jawaban kita untuk mewujudkan
perluasan pelayanan kesehatan bagi rakyat. Inilah esensi dari reformasi
kesehatan.
Melalui reformasi kesehatan, kita ubah paradigma dari sekedar berobat
gratis, menjadi sehat secara gratis. Untuk itulah, perbaikan layanan dan
jaminan kesehatan serta kegiatan pembangunan kesehatan lainnya, kita
sinergikan dengan perkembangan kependudukan, kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi, kelestarian lingkungan, hingga pembinaan budaya dan
paradigma hidup sehat di kalangan masyarakat. Melalui reformasi
kesehatan, kita ingin membangun rakyat Indonesia yang bukan saja sehat
fisiknya, tetapi juga sehat jiwanya, agar dapat membangun bangsa yang
kuat, tangguh dan cerdas.
Selain Sistem Jaminan Sosial Nasional, kita juga berusaha mewujudkan
penghidupan yang mapan melalui sinergi program pemberdayaan masyarakat;
pengembangan usaha kecil, menengah, dan mikro; serta program-program
pro-rakyat. Seluruh program penanggulangan kemiskinan akan
bertransformasi ke dalam bentuk program yang dapat memenuhi kebutuhan
dasar dari seluruh masyarakat secara merata, termasuk menjamin
terciptanya pemenuhan pendapatan masyarakat, income generating
secara berkelanjutan. Upaya peningkatan pendapatan diiringi dengan usaha
menjaga daya beli masyarakat. Inflasi kita jaga pada tingkat yang aman
sehingga menjamin keterjangkauan dan aksesibilitas barang dan jasa yang
dikonsumsi masyarakat.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Untuk mengentaskan kemiskinan, pemerintah telah menggulirkan program
melalui empat klaster. Klaster pertama, berupa bantuan langsung Raskin,
BOS, dan Program Keluarga Harapan. Klaster kedua, mengembangkan PNPM
Mandiri. Klaster ketiga, program berbasis usaha kecil, mikro, dan
menengah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Corporate Social Responsibility
(CSR). Dan Klaster keempat melalui program rumah murah, angkutan umum
murah, air bersih dan listrik yang makin merata, serta peningkatan
kehidupan nelayan dan masyarakat miskin di perkotaan.
Pemerintah juga terus memikirkan dan mengupayakan peningkatan
kesejahteraan para buruh, baik menyangkut upah yang makin layak maupun
bentuk-bentuk kesejahteraan yang lain. Kita ingin dunia usaha makin
tumbuh dan berkembang, dan pertumbuhan itu juga membawa serta
peningkatan bagi kesejahteraan para buruhnya. Oleh karena itu,
keterpaduan dan kerjasama tripartit perlu terus didorong dan
dihidupkan.
Keberlanjutan pembangunan untuk semua, manusia dan lingkungan hidup,
telah menjadi komitmen kita bersama sebagai warga dunia. Untuk
menggalang solidaritas global, tiga tahun lalu saya menyampaikan
komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca secara sukarela sebesar 26
persen dari proyeksi emisi negara kita di tahun 2020. Sebagai penjabaran
dari komitmen itu, Pemerintah menerbitkan Rencana Aksi Nasional untuk
pengurangan Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang kita lakukan di lima sektor
utama yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan
transportasi, industri, dan limbah. Selain itu, untuk meningkatkan daya
dukung lingkungan telah dilakukan penanaman satu miliar pohon setiap
tahunnya.
Dari apa yang saya kemukakan tadi, maka sesungguhnya ukuran keberhasilan
pembangunan yang kita inginkan adalah, jika kita dapat meningkatkan
kualitas dan taraf hidup masyarakat secara lebih adil dan merata. Kita
harus memberi peluang bertambah banyaknya rakyat kita yang memiliki
pekerjaan tetap, dengan penghasilan yang memadai bagi diri dan
keluarganya. Rakyat dapat menikmati akses kelistrikan, air bersih, dan
perumahan yang nyaman, aman, dan sehat. Anak-anak dan remaja kita tumbuh
sehat dan cerdas. Lingkungan hidup kita senantiasa asri dan lestari.
Itulah Indonesia yang ingin kita bangun. Itulah Indonesia yang ingin
kita wariskan kepada anak cucu kita.
Saudara-saudara
Kerangka dasar pembangunan dan program-program Pro-Rakyat yang saya
canangkan sejak awal, tetap didasarkan kepada empat pilar utama: pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment.
Dalam kerangka dasar itulah, pemerataan hasil pembangunan untuk
mempercepat pencapaian keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan, tetap
menjadi prioritas utama.
Kita telah banyak melakukan perubahan dan kemajuan untuk negeri ini.
Negara kita diperhitungkan sebagai negara yang memiliki sinar terang di
masa depan. Walaupun banyak kemajuan bersama yang telah kita raih,
tentu kita tidak dapat menutup mata terhadap persoalan dan tantangan
yang masih kita hadapi.
Tantangan Indonesia sekarang dan ke depan adalah, bagaimana bangsa kita
dapat senantiasa beradaptasi dengan perubahan zaman. Bagaimana
infrastruktur harus kita perluas. Iklim investasi dan kepastian hukum
harus kita pastikan agar tidak menjadi kendala. Kita juga masih harus
menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Pemerataan pembangunan perlu
terus kita lakukan. Itulah tantangan yang kita hadapi ke depan.
Saudara-Saudara yang saya hormati,
Saat ini, stabilitas politik relatif terjaga. Demokrasi dan penghormatan
kepada Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi. Sejak berabad-abad silam,
rumah besar negara kita dihiasi oleh kemajemukan. Kemajemukan merupakan
warna tersendiri di dalam potret ke-Indonesiaan. Kita menghormati dan
menghargai keragaman itu dengan memberi ruang dalam payung
desentralisasi dan otonomi daerah.
Pemerintah memberlakukan desentralisasi asimetris di Yogyakarta, Aceh,
Papua, dan Papua Barat. Desentralisasi yang tengah berjalan,
sesungguhnya tidak mengalami perubahan prinsip. Yang dilakukan oleh
pemerintah, hanyalah pengaturan ulang agar lebih baik dan efektif bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kita juga terus mengkonsolidasikan demokrasi dan pembangunan di Serambi
Mekah. Aceh patut dipandang sebagai model perdamaian, diplomasi, dan
demokrasi. Aceh menjadi potret sejarah yang menggambarkan dengan jelas
bahwa konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme diplomasi dan
demokrasi.
Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), kita berikan perhatian lebih besar
untuk mempercepat pembangunan di sana. Kita ingin, mewujudkan
pembangunan untuk semua. Pembangunan yang adil dan merata. Kita tidak
pernah mengenal lelah di dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan
dan inklusif. Dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang
berbeda-berbeda, Pemerintah semakin memperkuat pembangunan yang
berdimensi kewilayahan untuk menyebarkan pertumbuhan dan keadilan ke
seluruh negeri. Upaya ini dapat kita wujudkan apabila didukung oleh
pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran secara optimal, dan tidak
cenderung meningkatkan belanja pegawai secara tidak proporsional. Perlu
ada peningkatan komposisi pemanfaatan anggaran daerah yang lebih
berorientasi bagi peningkatan kapasitas produktif daerah.
Saudara-saudara,
Kesenjangan pembangunan, baik antar golongan masyarakat maupun antar
daerah yang relatif masih tinggi, terus kita turunkan. Upaya penurunan
pengangguran salah satunya kita lakukan melalui penciptaan lapangan
kerja formal, terutama didorong oleh pembangunan industri dalam kerangka
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI). MP3EI juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh
inovasi. Modal pengetahuan harus kita kembangkan melalui penguatan dan
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah pentingnya
sinergi perguruan tinggi dan lembaga riset terhadap pengembangan
industri yang dihasilkan dari MP3EI. Dengan cara itu, pemanfaatan
sumberdaya alam yang bernilai tambah, dapat terus kita tingkatkan.
Sejak diluncurkan pada tanggal 27 Mei 2011, sampai dengan akhir Juli
2012 sudah banyak yang dicapai dalam implementasi MP3EI. 135 proyek
pembangunan infrastruktur dan sektor riil dengan investasi senilai lebih
dari Rp 490 Triliun, telah dilakukan ground breaking. Strategi percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur, merupakan terobosan untuk menghindari middle income trap. Dengan cara itulah, kita akan luput dari stagnasi pembangunan yang banyak dialami oleh negara-negara berpendapatan menengah.
Demikian pula, kesenjangan antarwilayah, antar desa-kota, dan
antarsektor harus kita atasi bersama-sama. Di Kawasan Timur Indonesia,
kita berupaya untuk mengatasi kemahalan harga, meningkatkan akses rakyat
untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak,
menguatkan sektor perikanan dan kelautan, serta mengembangkan
pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis tradisi dan budaya lokal. Dan
tidak lupa, kita berjuang untuk mengangkat taraf hidup Komunitas Adat
Terpencil (KAT) di berbagai wilayah pedalaman. Demikian pula melalui
MP3EI yang saya kemukakan tadi, kita dorong percepatan pembangunan
koridor Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Kepulauan Maluku, serta
Kepulauan Nusa Tenggara.
Saudara-saudara kita di tanah Papua, senantiasa berada di hati kita
semua. Pemerintah menyadari adanya kompleksitas persoalan yang
memerlukan langkah-langkah spesifik, mendasar, dan menyeluruh. Kita
satukan langkah untuk mempercepat pembangunan bagi rakyat Papua. Oleh
karena itu, Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat adalah kerangka
dasar kita dalam mengelola pelayanan publik, pembangunan, dan
pemerintahan daerah. Pemerintah telah menerapkan pendekatan yang
terintegrasi untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Membangun
tanah Papua dalam bingkai NKRI, menjadi tugas kolektif semua anak
bangsa.
Untuk itulah pemerintah telah mengambil inisiatif mempercepat
pembangunan di tanah Papua, dengan agenda dan dukungan anggaran yang
diperlukan. Untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua dan Papua Barat
berjalan sesuai rencana dan kebijakan, baik oleh pemerintah pusat
maupun daerah, pemerintah membentuk UP4B (Unit Percepatan Pembangunan
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat), dengan tugas untuk memastikan
terjadinya sinergi, sinkronisasi dan koordinasi semua pelaku
pembangunan. Dengan cara itulah, secara sistematis kita dapat
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan
Papua Barat.
Saudara-saudara,
Bangsa kita adalah bangsa yang besar, dengan wilayah territorial yang
luas. Untuk menjaga kedaulatannya, kita memerlukan Tentara Nasional
Indonesia (TNI) yang tangguh, handal, dan profesional dengan dukungan
alutsista yang modern. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan melihat
pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik, pembangunan sektor
pertahanan menjadi salah satu prioritas utama untuk mengejar
ketertinggalan. Penambahan anggaran belanja alutsista yang semakin besar
kita tujukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keandalan TNI dalam
menjaga wilayah kedaulatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas
pertahanan negara di masa damai, serta untuk ikut memelihara perdamaian
dunia. Saat ini TNI telah menjelma sebagai kekuatan pertahanan negara
yang semakin modern dan profesional. Ini merupakan buah dari
keberhasilan Reformasi TNI yang dijalankan selama ini.
TNI saat ini tampil dengan postur kekuatan pertahanan negara yang makin
modern. Kekuatan dan kemampuan matra laut, darat, dan udara, kita
tingkatkan agar memiliki efek penggentar, utamanya di wilayah perbatasan
dan pulau-pulau terdepan. Dalam keadaan damai seperti saat ini, TNI
berperan aktif di dalam operasi militer selain perang, khususnya dalam
penanganan bencana alam dan perdamaian di luar negeri. Seiring dengan
meningkatnya kualitas alutsista, kita tingkatkan pula profesionalisme
dan kesejahteraan prajurit.
Indonesia juga terus meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi masalah
terorisme, konflik lahan, kekerasan horisontal, narkotika dan
obat-obatan terlarang. Terhadap terorisme, saya memberi apresiasi dan
penghargaan kepada kepolisian yang secara nyata mampu mencegah dan
memberantas terorisme. Bersama dengan masyarakat, kita harus tetap bahu
membahu mencegah terjadinya tindak terorisme, yang berdampak buruk bagi
stabilitas di dalam negeri dan jatuhnya korban tidak berdosa, serta
memperburuk citra Indonesia di mata dunia.
Terhadap masalah konflik lahan, pemerintah telah membentuk tim terpadu
yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian, dan
instansi terkait. Tim ini saya beri tugas untuk mencari solusi yang
terbaik, agar rakyat mendapatkan hak-haknya atas tanah, seraya tetap
menjunjung tinggi dan menegakkan pranata hukum (rule of law).
Bagaimanapun, penyelesaian konflik lahan harus memadukan antara
pendekatan hukum dengan penyelesaian sosial dan budaya, agar rasa
keadilan dapat semakin dipenuhi. Kita tidak ingin akibat dari konflik
lahan kemudian menimbulkan aksi-aksi kekerasan dan tindakan main hakim
sendiri.
Saudara-saudara,
Dalam satu tahun terakhir ini, saya mencatat ada sejumlah isu yang
mengemuka dan menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah isu itu, menjadi
pekerjaan rumah untuk kita atasi dan kita kelola bersama-sama. Tentu
saja, dalam menghadapi sejumlah isu yang akan saya kemukakan setelah
ini, pemerintah akan terus bekerja sekuat tenaga untuk menjalankan tugas
dan kewajibannya.
Ada enam isu penting dan aktual yang hendak saya sampaikan pada
kesempatan ini. Keenam isu itu adalah Pemberantasan Korupsi; Reformasi
Birokrasi dan Good Governance; Kekerasan dan benturan sosial;
Iklim investasi dan kepastian hukum; Pembangunan Infrastruktur; dan
Kebijakan fiskal menghadapi krisis ekonomi global.
Isu yang pertama, mengenai pemberantasan korupsi. Korupsi sebagai
kejahatan luar biasa telah merusak sendi-sendi penopang pembangunan.
Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang seharusnya meningkat pesat
dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas, menjadi terhambat
karena praktik yang tidak terpuji ini. Dalam bahasa terang dan gamblang
pernah saya katakan, tidak boleh terjadi kongkalikong antara
pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, aparat penegak hukum, dan dunia
usaha yang menguras uang negara, baik APBN maupun APBD. Namun, harus
saya akui, ternyata masih banyak pelaku tindak pidana korupsi, baik dari
jajaran pemerintahan, pemerintah daerah, DPR dan DPRD, hingga aparat
penegak hukum.
Harus kita akui pula, dominasi tindak pidana korupsi cenderung meluas
dan cenderung membesar ke daerah-daerah, mulai dari rekrutmen pegawai
di kalangan birokrasi, proses pengadaan barang dan jasa, hingga di
sejumlah pelayanan publik. Modusnya pun beragam, mulai dari yang
sederhana berupa suap dan gratifikasi, hingga yang paling kompleks dan
mengarah pada tindak pidana pencucian uang.
Karena itulah, pemberantasan tindak pidana korupsi harus terus kita
jalankan. Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung,
dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai institusi penegak hukum,
harus betul-betul saling mendukung dan menguatkan. Terhadap masalah
ini, sikap saya jelas dan tegas: hukum harus ditegakkan, tidak boleh
tebang pilih, tidak boleh pandang bulu, dan harus memberi efek jera
serta menjamin keadilan dan kesetaraan di depan hukum.
Di berbagai kesempatan saya telah meminta BPK, KPK, Polri, Kejaksaan
Agung dan BPKP untuk benar-benar bisa mencegah praktek korupsi yang
menyimpangkan dana APBN dan APBD. Negara kita bekerja keras untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara, agar kita
memiliki anggaran yang makin besar untuk membiayai pembangunan.
Bayangkan jika dana yang dengan segala keringat dapat kita sediakan
dalam APBN dan APBD itu harus dikorupsi.
Genderang perang terhadap korupsi tidak boleh kendur. Korupsi harus kita
kikis habis. Memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa, harus
dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Tidak boleh ada
intervensi terhadap instansi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.
Intervensi seperti ini, justru akan menimbulkan rasa ketidakadilan.
Biarkanlah hukum bekerja dengan mekanisme dan caranya sendiri, dalam
menemukan keadilan.
Sikap saya jelas, bahwa antar penegak hukum harus menjalin kebersamaan,
bukan bersaing secara tidak sehat dan saling melemahkan. Menegakkan
hukum tanpa pandang bulu, adalah kuncinya. Jika terjadi perbedaan
pandangan, proses hukum harus tetap berjalan lurus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Karena itu, menegakkan
hukum terletak pada keberpihakan untuk mengungkap penyimpangan, bukan
untuk menutup-nutupinya.
Dalam kaitan ini semua, peran KPK sangat penting. Kita berterima kasih
kepada KPK atas ketegasan dan kerja kerasnya. Tentu saja kita juga
mendorong jajaran Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan jajaran Mahkamah
Agung untuk juga melakukan hal yang sama.
Saudara-saudara,
Isu yang kedua mengenai reformasi birokrasi dan good governance
menjadi sangat penting, mengingat untuk mengelola negara yang besar dan
luas ini memerlukan kesungguhan dan keseriusan dari segenap aparatur
pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Kita semua berbagi peran dan
tanggung jawab. Apa yang kita putuskan di Jakarta, keberhasilannya
ditentukan pula oleh pemerintahan di daerah-daerah.
Pemerintahan di daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota,
kecamatan, hingga desa dan kelurahan, menjadi ujung tombak pelayanan
masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Mereka yang melayani pagi dan
sore, siang dan malam, adalah pahlawan-pahlawan pembangunan yang
mengabdi tanpa pamrih. Saya bangga atas perjuangan saudara-saudara yang
tidak kenal lelah.
Dalam mengelola pemerintahan, saya mewajibkan agar seluruh jajaran
birokasi dapat lebih meningkatkan peran dan fungsinya secara optimal dan
maksimal. Pelayanan publik harus menjadi salah satu bagian mendasar
dalam reformasi birokrasi. Percepatan reformasi birokrasi, tidak dapat
ditawar-tawar. Percepatan reformasi birokrasi sangat penting, agar
tercipta jajaran aparatur negara yang handal, profesional, dan bersih,
berdasarkan kaidah-kaidah good governance and clean government.
Pengelolaan pemerintahan juga terus kita iringi dengan perluasan peran
publik mulai dari partisipasi pada perencanaan pembangunan, hingga
membuka akses publik untuk ikut mengawasi kegiatan pengelolaan
pemerintahan. Inilah bagian penting dari pemerintahan yang melibatkan
partisipasi publik. Inilah esensi dari sebuah pemerintahan “open government”.
Sungguh pun reformasi birokrasi terus kita galakkan, tapi masih
dijumpai jajaran birokrasi yang belum responsif, cenderung lalai, dan
bahkan menghambat jalannya pembangunan. Tabiat dan perilaku seperti ini
harus kita ubah dan akhiri.
Isu yang ketiga mengenai kerukunan masyarakat dan benturan sosial. Isu
ini menjadi persoalan yang serius. Kita harus menghidarkan diri dari
kekerasan horisontal, baik yang dipicu oleh sengketa lahan, ekses
pilkada, maupun perbedaan pandangan dan keyakinan. Kita harus
menghidarkan diri dari sikap mau menang sendiri dan memaksakan kehendak.
Negeri kita justru harus menjadi etalase dari harmoni dan toleransi,
bukan konflik dan kekerasan horisontal.
Sesungguhnya aksi-aksi kekerasan dan konflik komunal itu bisa kita cegah
jika semua pihak peduli, bertanggung jawab dan terus menjaga kerukunan
dan ketentraman kehidupan masyarakat kita. Jika semua pihak peduli dan
terus bekerja, mulai dari tingkat Bupati atau Walikota dengan
jajarannya, jajaran Kepolisian dan Komando Teritorial TNI, Tokoh
Masyarakat dan Agama, pastilah tidak semudah itu terjadi aksi-aksi
kekerasan, tindakan main hakim sendiri, dan konflik komunal.
Namun, apabila telah terjadi aksi-aksi kekerasan, termasuk konflik
horizontal, Polri harus bertindak cepat, tegas dan tepat. Jangan
terlambat dan jangan tidak tuntas. Jangan pula ada kesan Polri melakukan
pembiaran. Yang penting hindari dan cegah jatuhnya korban jiwa dari
pihak mana pun. Ciptakanlah kondisi kehidupan yang membawa ketentraman
bagi masyarakat luas. Termasuk ketentaraman dan ketenangan bagi umat
beragama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing.
Saudara-saudara,
Isu yang keempat, terkait dengan iklim investasi dan kepastian hukum.
Kita menyadari bahwa kita masih mengalami sejumlah hambatan iklim
investasi dan kepastian hukum yang dikeluhkan oleh berbagai kalangan.
Kedua hal itu berpotensi menciptakan ketidakpastian, ekonomi biaya
tinggi (high cost economy), dan hilangnya kesempatan untuk
mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Juga ada
keluhan ketika urusan pada tingkat pusat sudah selesai, justru
hambatannya ada di daerah. Kita perlu terus bekerja keras untuk
mengurangi ekonomi biaya tinggi itu. Kita telah dan sedang mengevaluasi
13.520 Peraturan Daerah, dan 824 Peraturan Daerah telah kita batalkan.
Demikian pula, untuk meningkatkan aliran investasi, baik Penanaman Modal
Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perlu diimbangi
dengan kecepatan dan kemudahan perijinan. Kita sudah menekan dan
mempercepat penerbitan ijin berusaha dari semula 60 hari menjadi 17
hari. Sama pentingnya dengan itu, upaya penegakkan hukum sangat penting
untuk meningkatkan rasa aman dan stabilitas dalam berinvestasi
Isu yang kelima mengenai pembangunan infrastruktur, terkait erat dengan
isu keempat yang saya kemukakan tadi. Sebab, jika iklim investasi terasa
menyejukkan dan kepastian hukum mendapat tempat yang selayaknya, maka
terbuka lebar bagi kita untuk lebih banyak membangun Infrastruktur di
seluruh tanah air. Potensi dan peluang yang terbentang luas di negara
kita, sesungguhnya akan menarik bagi para investor untuk berinvestasi.
Inilah peluang emas atau “golden opportunity” yang tidak boleh disia-siakan.
Untuk dapat lebih mengoptimalkan ‘golden opportunity’, ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan syarat keharusan (necessary condition).
Kita perlu mendukung usaha nasional dalam akselerasi pembangunan
infrastruktur untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan dan pemerataan
pembangun-an ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan penciptaan
lapangan usaha baru.
Tantangan terberat dalam pembangunan infrastruktur dewasa ini adalah
kebutuhan infrastruktur yang amat tinggi di seluruh wilayah Indonesia,
sementara anggaran yang tersedia di APBN relatif terbatas. Meskipun
tahun-tahun terakhir ini kita telah meningkatkan anggaran belanja modal
dan pembangunan infrastruktur, tetap saja anggaran APBN kita masih
terbatas. Oleh karena itu, saya meminta agar daerah juga mengalokasikan
APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis untuk belanja pegawai dan
belanja rutin. Insya Allah, tahun 2013 mendatang transfer dana ke
daerah akan berjumlah lebih dari Rp. 500 triliun. Saya juga mengundang
BUMN dan Swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mempercepat
dan memperluas pembangunan infrastruktur ini. Jika tidak, ekonomi
Indonesia yang tumbuh rata-rata 6 persen dewasa ini, dengan peluang
investasi yang amat besar, tidak akan mencapai hasil yang
setinggi-tingginya.
Terakhir, isu yang keenam mengenai kesehatan fiskal. Di tengah-tengah
ketidakpastian lingkungan ekonomi global, kita semakin tertantang untuk
mampu menjaga kesehatan fiskal kita. Keseimbangan antara kebijakan
fiskal yang mampu memberikan stimulus pembangunan sekaligus
mengedepankan semangat kehati-hatian (prudent) perlu dilakukan.
Rasio defisit anggaran terhadap total PDB, perlu dijaga pada tingkat
yang aman. Selain itu, upaya peningkatan kualitas belanja negara terus
dilakukan baik melalui upaya efisiensi, menjamin kelancaran penyerapan
anggaran, dan penghilangan sumber-sumber kebocoran anggaran.
Saya perlu menekankan tentang perlunya kita memiliki kebijakan fiskal
yang sehat. Krisis yang terjadi di banyak negara maju utamanya
disebabkan oleh keadaan fiskal mereka yang tidak sehat. Defisit tinggi,
demikian pula rasio hutang terhadap PDB. Mari kita cegah keadaan fiskal
kita menjadi tidak sehat dan rapuh sebagaimana yang dialami oleh banyak
negara.
Persoalan angka subsidi yang terlalu besar juga mengurangi ruang gerak anggaran kita (fiscal space).
Marilah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta untuk membuat
semakin sehatnya perekonomian kita, kita tata kembali besaran subsidi
kita, sehingga akhirnya subsidi itu menjadi tepat sasaran dan tepat
jumlah.
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Pada bagian akhir dari Pidato Kenegaraan ini, saya ingin menyampaikan
bahwa bangsa kita kini tampil menjadi sebuah bangsa yang tidak saja
menikmati kebebasan sangat luas, tetapi juga sebuah bangsa dengan sistem
kelembagaan negaranya yang lebih demokratis. Di antara yang penting
adalah, negara kita telah berubah secara sangat mendasar; dari sebuah
pemerintahan otoritarian dan sentralistik ke sebuah pemerintahan yang
menghormati kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat serta
menganut desentralisasi dan otonomi daerah.
Kita telah menjalankan terobosan penting dalam konteks hubungan pusat
dan daerah. Dunia melihat desentralisasi dan otonomi daerah sebagai ‘big bang’, dan bahkan suatu “quite revolution”,
atau revolusi diam-diam. Dalam hubungan pusat dan daerah inilah, kita
akan terus mengkonsolidasikan kewenangan dan memberikan sumber daya
keuangan yang semakin besar ke daerah. Bagaimanapun, daerah yang maju
dan makmur adalah fondasi penting bagi terciptanya daya saing nasional.
Oleh karena itu, kita terus mendorong langkah yang sinergi antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kapasitas kelembagaan daerah, juga perlu ditingkatkan. Jika ada ekses
negatif di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, marilah
kita tata kembali dengan tepat. Kita tata Peraturan Daerah yang
bermasalah, ijin-ijin usaha yang tidak sesuai dengan aturan main, dan
optimalisasi peran Gubernur sebagai wakil pusat di daerah. Untuk itu,
mari kita maknai hubungan pusat dan daerah sebagai perpaduan kepentingan
dalam memperkuat ikatan NKRI, dengan tetap menjaga iklim demokrasi yang
sehat serta keanekaragaman wilayah yang khas dan unik.
Saudara-saudara,
Kita telah memilih demokrasi sebagai jalan mencapai kesejahteraan.
Proses demokrasi yang mengutamakan kebersihan dalam proses
penyelenggaraannya, dan penegakan hukum yang adil apabila terjadi
perselisihan. Kita tidak mungkin mereduksi demokrasi yang menjauhkan
kita dari persatuan, kesatuan, dan integritas sebagai sebuah bangsa.
Kita juga tidak mungkin mereduksi demokrasi yang justru menjauhkan kita
dari kepentingan dan kemaslahatan rakyat.
Demokrasi harus terhindar dari sifat-sifat buruk. Kita meyakini,
demokrasi tanpa kebebasan akan berubah menjadi tirani, tetapi demokrasi
yang melampaui batas dan tidak disertai dengan tanggung jawab dalam
berekspresi, akan berubah menjadi anarki. Sejumlah ekses pemilihan
kepala daerah di beberapa tempat—yang tidak mengindahkan asas demokrasi
yang sehat dan matang—seringkali menjadi anarkis. Oleh karena itu, kita
harus mampu meminimalkan dampak demokrasi yang tidak pada tempatnya.
Kita harus memiliki keyakinan yang teguh, bahwa kita sedang mempercepat
penguatan demokrasi. Tanpa demokrasi yang kuat---yang ditopang oleh
tegaknya hukum dan keadilan--- maka moralitas dan etika politik akan
mengalami kehancuran. Jika hukum tidak tegak dan demokrasi kita rapuh,
politik justru akan mengambil jalan menyimpang. Karena itu, dalam
berdemokrasi, kita harus menumbuhkan nilai-nilai toleransi, keberagaman,
dan saling menghormati. Inilah hakekat prinsip hidup berdampingan dalam
perbedaan, dan prinsip kebebasan dalam bingkai toleransi. Itulah esensi
dari Seloka Bhinneka Tunggal Ika. Kesabaran, toleransi, dan saling
menghargai satu sama lain, adalah potensi yang tidak hanya menjadi
penopang dalam kehidupan bangsa yang multikultural, tetapi juga menjadi
wujud nyata dari diri kita sebagai bangsa yang memiliki keadaban.
Saudara-saudara,
Sudah saatnya kita bersiap diri untuk sebuah peran baru di abad ke-21
ini. Tantangan yang kita hadapi di abad ini, tidaklah semakin ringan.
Namun jika kita bekerja dan terus bekerja, semua itu akan dapat kita
lalui. Kita perlu melakukan penataan terhadap perspektif kita dalam
mengelola perubahan dan pembangunan. Jika kita bersama-sama dengan
sangat serius melakukan koreksi dan perbaikan, kita dapat mencapai
prestasi yang lebih tinggi lagi.
Kita dapat memetik pelajaran dari pengalaman, kekeliruan, dan kesalahan
di masa silam, agar tidak terulang kembali. Kita juga punya bayangan
tentang apa yang perlu kita luruskan, saat ini dan di masa depan. Yang
mungkin masih kita perlukan adalah rasa percaya diri bahwa kita
sendirilah yang semestinya menentukan masa depan kita. Kita sendiri yang
akan menentukan masa depan yang hendak kita wujudkan.
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang saya hormati,
Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan,
Mengakhiri pidato ini, saya mengajak segenap komponen bangsa di seluruh
tanah air, marilah kita jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-67
Proklamasi Kemerdekaan sebagai inspirasi untuk menjadi negara yang
unggul dan maju di tengah-tengah bangsa-bangsa di dunia.
Selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, saya ingin menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap rakyat
Indonesia di manapun berada atas partisipasi, kesabaran, dan dukungan
saudara dalam pembangunan yang tengah kita jalankan bersama. Saya juga
ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama yang terjalin
baik selama ini, antara pemerintah dengan DPR dan DPD, serta
lembaga-lembaga Negara yang lain.
Kepada saudara-saudara yang mengabdi di ujung pelosok Nusantara, di
pulau-pulau terdepan, di pedalaman, hingga di kaki-kaki gunung dan
daerah terpencil nun jauh di sana, saya tidak akan lupa atas perjuangan
dan dedikasi saudara-saudara di tengah kesunyian. Sebagian dari
saudara-saudara, hadir di tengah-tengah kita hari ini. Saudara yang ada
di balkon atas, adalah para teladan dan putera-puteri bangsa yang
berprestasi dalam berbagai bidang pengabdiannya masing-masing. Saya
bangga atas prestasi, kinerja, dan keteladanan saudara-saudara semua.
Akhirnya, semoga di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini, Tuhan Yang
Maha Kuasa, Allah SWT, senantiasa meridhoi gerak langkah kita dalam
membangun bangsa dan negara yang adil, makmur, aman, tentram, dan
sejahtera.
Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 16 Agustus 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
sumber :www.presidensby.info