Dagelan Politik dalam Rapat Paripurna Kenaikan BBM

Sesungguhnya dagelan politik DPR jauh hari sebelumnya sudah dimulai. Terbukti setelah menghasilkan voting yang tidak Pro Rakyat. Bagi rakyat hasil ini merupakan catatan buruk  pemerintahan SBY menjelang akhir masa jabatannya yang jatuh pada 2014. Bagi rakyat berpenghasilan kecil merasa 'terusik' dg adanya rencana Pemerintah menaikkan harga BBM. Untuk suksesnya rencana ini SBY berupaya keras mencari dukungan penuh dari lima partai koalisi (Golkar, PAN, PKS, PPP, PKB) untuk memuluskan kebijakannya pada sidang Paripurna DPR. Dalam perjalanan mendekati hari H, Partai Golkar dan PKS membuat statemen yang membuat SBY dan PD gundah gulana. Apa lacur, PG dan PKS belum sepenuhnya menyetujui keputusan pemerintah. Jika Fraksi Golkar menyikapinya masih abu-abu, lain dengan PKS yang justru terang-terangan menolak, hingga detik-detik pelaksanaan Sidang Paripurna PKS tetap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.

PKS-lah satu-satu partai Koalisi (anggota Setgab) yang berani menentang kebijakan SBY. Langkah yang diambil PKS ini dianggap tindakan 'penghianaat' bagi partai koalisi disebut sbg 'duri dalam daging', bukannya mendukung justru 'membusukkan' dari dalam. Perseteruan inilah kemudian PD dalam posisi serba salah, hingga akhirnya memutuskan untuk menunda rapat Paripurna, yang sedianya dilaksanakan hari Kamis diundur menjadi hari Jum'at (30/3/2012).

Jeda waktu 24 jam ke depan inilah dimanfaatkan SBY untuk konsolidasi kembali dlm memutuskan satu kesepakatan semua partai koalisi untuk setuju menaikkan harga BBM 1 April 2012. Partai Golkar, PAN, PPP, PKB sudah 100% sepakat, sementara PKS? tetap, tidak bergeming : Menolak Kenaikan harga BBM. Dalam hal ini, PKS sungguh benar-benar keputusan yang Pro Rakyat...Muantaaap..!

Jum'at 30 Maret 2012 pagi rapat paripurna baru dimulai dengan pandangan2 masing fraksi. Sudah bisa ditebak, PKS melalui ketua fraksinya menyatakan menolak kenaikan BBM, membuat partai setgab kalang kabut. Kemudian disusul dengan pandangan2 fraksi lainnya. Akhirnya pemungutan voting dilakukan setelah sholat jum'at.

Sesi kedua yang sedianya materi pemungutan suara (voting) tertunda hingga hingga larut malam, karena alotnya rapat Fraksi2 partai koalisi untuk mencari titik temu dengan cara jalan tengah yaitu 'memainkan'  pasal 7 ayat 6 UU APBN  menjadi pasal 'BANCI' dengan menambahkan huruf A pada ayat 6 menjadi ayat 6A. Penambahan pasal 7 ayat 6A ini berisi  mengizinkan pemerintah untuk menaikan harga BBM dalam kondisi tertentu dilihat dari perkembangan pembelian harga minyak (ICP)  di pasaran internasional. Walau begitu, dalam hasil voting PKS tetap menolak Penaikan Harga BBM dengan memilih opsi pertama, yaitu tidak menyetujui adanya kenaikan harga BBM 1 April 2012 (Tidak merubah pasal 7 ayat 6 UU APBN 2011). Sementara PDIP, Hanura dan Gerindra tidak mau mengikuti voting dan memilih WalkOut yang berjumlah 93 orang.

Voting ini akhirnya menetapkan hasil berikut:- 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua
- 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama

Dengan hasil voting ini, rakyat dipertontonkan dagelan politik ala DPR secara live. Artinya keputusan hasil voting ini tetap akan ada kenaikan sewaktu-waktu pemerintah merasa perlu. Rakyat menggapnya bahwa keputusan yang membohoni rakyat. Dalam APBN-P 2012 sebelumnya disepakati asumsi ICP adalah US$ 105 per barel atau naik dari asumsi sebelumnya US$ 90 per barel, sehingga dengan kondisi harga ICP saat ini tidak memungkinkan dilakukan kenaikan harga BBM. Ini artinya harapan rakyat untuk tidak adanya kenaikan tidak digubris pemerintah. Keputusan ini hanya akal-akalan DPR saja agar terkesan pemerintah tidak menaikkan BBM pada 1 April 2012, padahal bunyi pasal 7 ayat 6A itu, akan memberi ruang bagi pemerintah jika suatu saat diperlukan untuk menaikkan harga BBM. Bahayanya hasil Rapat paripurna ini menjadi 'bom' waktu bagi rakyat jika Pemerintah nanti akan secara 'paksa' menaikkan harga BBM tanpa diambil lebih dahulu melalui keputusan DPR. Cape deh..!

Read More

Liberalisasi Migas dalang Kenaikan BBM

Berawal dari obrolan tukang becak, ibu-ibu di pasar sayuran sampai tukang ojek tentang isu kenaikan harga-harga bahan pokok karena ulah naiknya harga BBM. "...wah kalo tau gini, mending dulu gak usah ada reformasi yah, enakan juga jamannya pak Harto dulu". Kira-kira itulah kesan wong cilik menanggapi harga2 yang terus meroket di era Pemerintah SBY kini. 

Tentu kita maklumi mereka mengatakan demikian, karena rencana Pemerintah menaikkan harga BBM membuat masyarakat wong cilik bikin tambah resah dan merasa tambah berat bebannya sebagai kepala keluarga, dan juga bisa berakibat kepada meningkatnya kriminalitas, korupsi di segala bidang. Ujung-ujungnya wong cilik yang kena imbasnya. Tapi masyarakat/rakyat perlu tau juga tentang sejarah kenapa selalu ada kenaikan BBM setiap pergantian Pemerintahan, padahal janji2 waktu kampanye ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat meningkat. Justru yang terjadi meningkatkan kemelaratan rakyat!

Read More

Paradoks Bantuan Tunai (BLSM)

RENCANA kenaikan harga BBM per 1 April 2012 terus menuai protes secara masif, hampir merata di seluruh Indonesia. Kebijakan menaikkan harga bahan bakar itu direspons sebagai bad news oleh masyarakat. Pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM yang tujuannya meredam dampak sosial dan ekonomi dengan mengalokasikan bantuan uang tunai yang disebut bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pro dan kontra terhadap bantuan tunai itu bermunculan. Bisakah bantuan tunai itu menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan, atau malah menimbulkan masalah baru?

Di tengah gencarnya pemerintah menggalakkan program percepatan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, muncul kebijakan yang paradoks, baik kenaikan harga BBM maupun penyaluran BLSM. Mengapa paradoks? Di satu sisi, pemerintah menggiatkan program pemberdayaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang disebut  dengan four track development strategy, yaitu pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment.

Program itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan beberapa langkah strategis menciptakan lapangan kerja, serta memberdayakan masyarakat secara tepat sasaran dan terukur sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Namun, di sisi lain tiba-tiba muncul kebijakan baru yang terkesan tambal sulam yang justru akan memperlemah percepatan pertumbuhan ekonomi, yaitu kenaikan harga BBM dan program bantuan BLSM.

Unjuk rasa masyarakat sebagai refleksi kegalauan bisa dipahami karena kenaikan harga bahan bakar sangat sensitif, terutama bagi masyarakat golongan bawah dan industri yang banyak menggunakan BBM. Kalau kita telaah lebih lanjut, kenaikan harga BBM bukan hal sepele karena punya dampak sangat besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat, apalagi didorong kondisi jalan yang macet di mana-mana yang menimbulkan biaya tinggi dalam aktivitas ekonomi.

Salah Sasaran

Dampak kenaikan harga bahan bakar iry terhadap aktivitas ekonomi dikenal dengan istilah multiplier effect. Misalnya jika BBM naik menjadi Rp 6.000/ liter maka akan menaikkan harga barang dan jasa, karena kenaikan harga bahan bakar itu menjadi komponen penting dalam penentuan harga produk barang dan jasa.  Ketika harga barang dan jasa naik, dengan asumsi pendapatan masyarakat tetap maka daya beli masyarakat pun turun.

Bahkan sangat mungkin terjadi bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu naik sebanding dengan kenaikan harga BBM. Akibat lebih lanjut, jika harga barang dan jasa naik maka produk domestik tidak dapat bersaing dengan produk asing yang membanjiri Indonesia. Dampak lebih lanjut adalah penjualan industri turun, omzet turun, pendapatan masyarakat turun. Akibat lebih lanjutnya adalah PHK dan naiknya angka pengangguran.

Dalam waktu yang bersamaan, ketika harga BBM akan naik, muncullah program bantuan tunai yang digulirkan pemerintah dengan tujuan meredam dampak sosial ekonomi masyarakat, yang disebut BLSM.
Program  bantuan tersebut bersifat konsumtif, sesaat, tampak sebagai kebijakan tambal sulam, tidak dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, sering salah sasaran, dan justru akan menghambat tumbuhnya potensi-potensi ekonomi masyarakat.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah agar kebijakan pemerintah direspons positif atau good news dan dapat mengurangi protes serta demo mahasiswa dan masyarakat, maka sebaiknya semua aktivitas pemerintah dikelola dan dikomunikasikan kepada publik secara transparan, fairness, serta informasi tersebut mudah diakses masyarakat luas. Jika masyarakat mengetahui dengan jelas, fenomena riil penyebab kenaikan BBM ataupun kebijakan lain, masyarakat akan mudah menerima serta menjalankan program-program pemerintah tersebut dengan baik.

Keterlibatan dan pengakuan akan keberadaan masyarakat dalam kebijakan, akan meningkatkan komitmen dan kesungguhan masyarakat untuk menjalankan semua program pemerintah. Bantuan langsung sementara masyarakat sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, misalnya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur sehingga aktivitas ekonomi masyarakat bisa meningkat lebih cepat dan menurunkan ekonomi biaya tinggi.
Persoalan kemacetan jalan harus secepatnya ditangani karena hal itu akan mendorong meningkatnya biaya tinggi bagi masyarakat. Semua kebijakan pemerintah harus konsisten dan berkesinambungan antara satu dan yang lain sehingga tidak terkesan tambal sulam hingga mengecewakan dan menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. (10)

— Mutamimah, dosen Fakultas Ekonomi, Ketua Program Magister Manajemen Unissula
--- sumber disini

Read More

Cara Menghitung Neraca Minyak

Melengkapi postingan terdahulu tentang BBM Naik SBY lebay Lagi, saya akan share soal cara menghitung Neraca Minyak kaitannya Rencana Pemerintah menaikkan harga BBM tanggal 1 April 2012 mendatang. Dimana Pemerintah memberi alasan demi menyelamatkan anggaran APBN yang defisitnya naik melebihi angka 3%. Termasuk juga karena melonjaknya harga minyak di pasar internasional. 

Demikian alasan Pemerintah melalui analisa  Bambang Brodjonegoro (Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu). Yang bikin sakit hati rakyat, ternyata perhitungan Neraca Minyak hasilnya berbeda dengan hasil perhitungan para Pengamat Ekonomi semisal Kwik Kian Gie dan banyak pengamat ekonom lainnya yang mengatakan APBN kita sebenarnya dalam keadaan Surplus sekalipun BBM tidak dinaikkan. Nah loh...yang benar mana yah, kita mah rakyat kecil gak ngerti itung2an macam gini mah. Untung ada yang baik hati memberikan pencerahan soal rumus itung-itungannya.

Read More

BBM Naik SBY Lebay Lagi

Photo:TribunNews.com

Isu kenaikan BBM oleh Pemerintah 1 April 2012 mendatang menyulut emosi rakyat. Sampai kepada  kecaman dan makian oleh sebagian besar rakyat Indonesia terutama kaum buruh termasuk kalangan Ekonom ikut bersuara. Para buru bersumpah untuk mengadakan demo besar2an awal April nanti, jika Pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM. Melihat respon seperti ini, SBY pun balik mengeluarkan pidatonya yang 'lebay' dengan mengatakan bahwa Presiden mendapat ancaman, atau "ada gerakan aneh untuk mencari-cari alasan menjatuhkan dirinya yang sebenarnya pihak tersebut tidak mau berjuang di alam demokrasi". 

Lagi-lagi lebaynya SBY dengan membuat statemen agar RAKYAT 'IBA' mendengar apa yang disampaikannya. Sudah sering rakyat mendengar pidato Presiden kita dengan kata-kata yang 'Lebay'. Pernyataan itu disampaikan saat SBY memberikan pidato pembekalan di depan puluhan petinggi Partai Demokrat, di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/3/2012), malam lalu.

Read More

Antara Gayus, Satgas dan Whistle Blower

Energi penanganan kasus Gayus yang hanya seorang pegawai pajak golongan tiga,  ternyata akan memakan waktu yang begitu lama. 'Nyanyian' keras Gayus yang menyatakan kasus dirinya dijadikan alat untuk kepentingan politik oleh Denny Indrayana dan OTA (Tim Satgas Mafia Hukum) mengagetkan  banyak orang bahkan Presiden pun kaget dibuatnya. Tentu  ini akan memberi ruang baru dari kasus kriminal menjadi kasus politik yang penuh intrik dan deket dengan kebohongan. Berdasarkan pengalaman, tentu kita masih ingat dalam ingatan kita mana sih penanganan kasus politik yang pernah tuntas!. Akankah pengungkapan kasus Gayus mafia pajak  trilyunan yang diindikasikan melibatkan para pejabat tinggi akan tuntas? Wallahu'alam...

Read More